Beberapa waktu lalu warga di kampung kami mengadakan rapat. Tujuannya, mencari solusi terbaik agar anak-anak bisa bermain (mis. main sepeda) dengan lebih leluasa dan aman. Soalnya, rumah kami terletak di jalan buntu dan mulut jalan buntu kami berhadapan langsung dengan jalan raya yang ramai. Beberapa tetangga usul, agar jalan kami diaspal; biayanya akan ditanggung secara urunan. Ada juga gagasan untuk memasang polisi tidur, persisnya di sebelah kanan jalan raya, kurang-lebih 5 meter dari mulut jalan ke rumah kami.
Tentang aspal, kebanyakan dari kami yang hadir setuju—termasuk saya. Tapi ada juga yang tidak. Setelah ditanyakan kepada satu keluarga yang tidak setuju, kami kemudian paham bahwa sebenarnya mereka tidak keberatan. Mereka cuma tidak dapat berjanji bisa ikut urunan minggu depan, ketika rencana warga ini akan diwujudkan.
Tentang polisi tidur, nah ini cukup menarik. Ternyata konstelasi :p) warga terbagi menjadi dua kubu antara mereka yang setuju dan yang tidak. Saya termasuk kelompok kedua; tapi perlu saya tambahkan, posisi ini tidak berarti saya tidak memahami warga yang menginginkan polisi tidur.
Seminggu kemudian, jalan buntu di depan rumah kami pun beraspal. Tanpa bantuan pemerintah (!), walau saya yakin hampir semua orang di lingkungan kami belum pernah baca The Cartel of Good Intention-nya Easterly. Tapi polisi tidur tidak dipasang. Selain karena tidak ada kesepakatan, ternyata bikin jalanan beraspal tidak murah, bo.
*
Walau sederhana, kasus nyata di atas rasanya mengandung banyak isu multidisipliner; di dalamnya ada dimensi politik, hukum, psikologi, etika, matematika, ekonomi, dll. Yang mau saya angkat sebagai fokus tulisan ini adalah yang terakhir: isu ekonomi, terutama yang ada hubungannya dengan penilaian individu. Posting ini masih menyerempet fokus dalam dua posting saya terdahulu, yaitu tentang preferensi dan sifat bebas-nilai ilmu ekonomi. Keterserempetan ini adalah modal yang cukup memotivasi:p)
Dalam posting tentang preferensi, kesimpulan yang saya tarik adalah: sebelum orang dapat menjatuhkan pilihan tertentu, perlu ada preferensi terlebih dahulu. Jika ditelusuri terus ke belakang, dapat dikatakan bahwa preferensi mengharuskan adanya ”pengetahuan”, setidak-tidaknya terhadap dua aspek yang berbeda dari sebuah objek atau lebih. Lalu, pengetahuan itu sendiri kita peroleh dari pengalaman, pendidikan, pemikiran deduktif/induktif, indoktrinasi, dll.
Sayangnya--dan juga untungnya, ”pengetahuan” yang dibutuhkan tidak selalu tersedia. Kenyataan ini gampang diterima, sebab tidak ada manusia yang tahu segala hal. Dalam kondisi demikian, preferensi dipastikan tidak dapat terbentuk. Tambahan pula, karena ”pengetahuan” dapat berubah bersama waktu, maka demikian pula preferensi. Jadi dapat disimpulkan bahwa prefensi, dalam pemikiran ekonomi, sifatnya spesifik; dia mengacu pada pilihan-pilihan pada suatu titik waktu tertentu.
Saat orang tidak punya preferensi atau tidak berhasil ”mengerahkannya”, maka di saat itu ia tidak bisa mengambil satu pilihan tertentu. Ia akan netral, indifferent, atau semata-mata bingung. Pilihan yang mana yang akhirnya diambil, jika diambil, akan menghasilkan tingkat kepuasan—atau tingkat kekecewaan--yang sama. Jika orang tersebut lempar koin atau minta nasehat orang lain untuk menetapkan pilihannya, itu sah-sah saja. Tapi mengapa dan bagaimana orang menentukan kandungan pilihannya atau mengatasi dilemanya bukan urusan ekonom. Yang menjadi ”data” bagi ekonom adalah pilihan yang diambil orang tersebut, sebagaimana didemonstrasikan melalui pilihan yang akhirnya diambil olehnya.
Tingkat kepuasan (kekecewaan) ini subyektif dan tergantung pada skedul nilai seseorang. Skedul nilai tidak lain adalah skedul preferensi itu sendiri, fitur kompleks manusiawi yang menyatu dengan pusat semesta keberadaan seseorang, apapun itu namanya. Dalam contoh di RT kami, dalam skedul nilai saya pribadi, jalan beraspal saya tempatkan dalam urutan yang lebih tinggi daripada polisi tidur, tetapi saya tidak bisa menguantifikasi seberapa kali lebih besar nilai aspal dibandingkan dengan nilai polisi tidur. Saya juga tidak punya dasar untuk melakukan aproksimasi berapa nilai moneter kompensasi yang pas agar saya nrimo jalanan tanpa aspal (kalaupun ada yang mau membayar). Dari sini dapat disimpulkan satu ciri skedul nilai, tingkat kepuasan dalam sistem skedul nilai seseorang tidak bisa dikalkulasikan secara kardinal, dan tidak selalu bersifat numerikal, ataupun diubah secara obyektif menjadi numerikal, mis. dalam satuan moneter.
Pada titik ini, dalam perkembangan pemikiran ekonomi terdapat perbedaan mendasar seputar teori nilai/utilitas. Pandangan populer menerima subyektivitas tetapi menolak ketidak-bisaan-dalam-mengkuantifikasikannya. Dalam pandangan ini, semuanya (harus) dapat diukur; paling tidak diagregatkan. Milton Friedman, misalnya, pernah bilang bahwa salah satu tugas sains adalah untuk mengukur. Beberapa buku teks memperkenalkan istilah util untuk mengukur utilitas atau manfaat sebuah benda/jasa. Tapi gerangan apakah benda ini, hingga sekarang masih dicari.
Jika pemahaman saya terhadap ekonomi ini tepat, maka teori utilitas dan nilai yang subyektif ini sungguh amat penting sekali; mungkin yang terpenting setelah ilmu ini berhasil menyarikan hukum ekonomi terhadap suplai dan demand.
Anyways, sementara si-util hingga kini masih harus ditemukan, aplikasi ekonomi terus merambah ke mana-mana. Hampir tidak ada aspek kehidupan yang luput. Ilmu ekonomi sudah terlanjur dianggap, secara sembrono dan keliru saya kira, sebagai Ratu atau Dewa (atau Kerispatih atau Gigi) ilmu sosial. Dugaan saya, ini akibat tameng identitas atau pemodelan matematis, yang jika semakin rumit, akan dianggap semakin canggih. Tapi yang saya percaya, perambahan ekonomi ke semua bidang adalah hal wajar, sebab ekonomi pada hakikatnya adalah ilmu kajian tentang pilihan-pilihan manusia, yang berangkat dari satu aksioma universal bahwa manusia adalah makhluk yang bertindak secara sadar atas suatu pilihan tujuan.
Tapi, sebetulnya sejauh apa ilmu ini bisa memberi tilikan ataupun masukan yang memengaruhi pilihan atau preferensi manusia? Teori ekonomi apa yang bisa dipakai untuk mengobyektifkan keadaan bahwa warga di RT kami sebaiknya (tidak) memasang polisi tidur di dekat kompleks kami? Argumen ekonomis-ilmiah apa yang dapat disampaikan ekonom kepada seorang anak tetangga yang tidak suka makan mangga untuk mengubah preferensinya?
Jawabannya, cukup mengejutkan: hampir tidak ada. Sebab serupa dengan semua ilmu pengetahuan lain yang obyektif, pengetahuan ekonomi paling banter bertugas untuk mendeskripsikan hal-hal obyektif dan hubungan-hubungan serta konsekuensi-konsekuensi logis, terutama yang ”tidak terlihat” secara seketika atau dalam jangka pendek, dari atau terhadap satu dan lain hal. Ketika seorang ekonom mencoba menarik kesimpulan obyektif untuk sesuatu yang subyektif melalui argumen ekonomi, baik dengan bantuan ”modeling” ataupun metode ”saintistik”, maka hampir dapat dipastikan ia akan melakukannya secara tidak sah. Jika nalar ekonominya membuat sang ekonom bersikap pro terhadap polisi tidur dan menurutnya orang lain seharusnya juga demikian, ia tidak dapat mengubah yang ”is” menjadi ”ought”.
Subyektivitas nilai dan obyektivitas disiplin ekonomi adalah dua perkara berbeda. Barangkali, dengan keterbatasan disiplin ekonomi, hal pertama yang harus disampaikan seorang ekonom ketika terjadi benturan dua hal berbeda tersebut adalah menyampaikan apa yang tidak dapat dilakukannya. Jika ia melakukannya, ia berpeluang tergelincir ke dalam upaya moralizing secara implisit; maksudnya, ia mungkin tanpa disadarinya akan lebih menggunakan argumen moral daripada argumen ekonomi.
Pada titik ini, jika anda merasakan apa yang saya rasakan, ilmu ekonomi terasa ”dingin” sekali. Tidak dapatkah ilmu ekonomi memberi kita dasar pemikiran untuk menyampaikan suatu nasehat tentang hal-hal baik yang berterima secara umum dan obyektif? Bukankah pengetahuan dan pemahaman ekonomi menjadi bernilai tidak bagi ilmu itu sendiri, melainkan atas manfaatnya dalam membantu manusia menjawab kebutuhan-kebutuhan praktis?
Ekonomi tidak harus sedingin itu? OK. Di bagian selanjutnya saya akan coba bahas hal ini.
(Bersambung)
Tentang aspal, kebanyakan dari kami yang hadir setuju—termasuk saya. Tapi ada juga yang tidak. Setelah ditanyakan kepada satu keluarga yang tidak setuju, kami kemudian paham bahwa sebenarnya mereka tidak keberatan. Mereka cuma tidak dapat berjanji bisa ikut urunan minggu depan, ketika rencana warga ini akan diwujudkan.
Tentang polisi tidur, nah ini cukup menarik. Ternyata konstelasi :p) warga terbagi menjadi dua kubu antara mereka yang setuju dan yang tidak. Saya termasuk kelompok kedua; tapi perlu saya tambahkan, posisi ini tidak berarti saya tidak memahami warga yang menginginkan polisi tidur.
Seminggu kemudian, jalan buntu di depan rumah kami pun beraspal. Tanpa bantuan pemerintah (!), walau saya yakin hampir semua orang di lingkungan kami belum pernah baca The Cartel of Good Intention-nya Easterly. Tapi polisi tidur tidak dipasang. Selain karena tidak ada kesepakatan, ternyata bikin jalanan beraspal tidak murah, bo.
*
Walau sederhana, kasus nyata di atas rasanya mengandung banyak isu multidisipliner; di dalamnya ada dimensi politik, hukum, psikologi, etika, matematika, ekonomi, dll. Yang mau saya angkat sebagai fokus tulisan ini adalah yang terakhir: isu ekonomi, terutama yang ada hubungannya dengan penilaian individu. Posting ini masih menyerempet fokus dalam dua posting saya terdahulu, yaitu tentang preferensi dan sifat bebas-nilai ilmu ekonomi. Keterserempetan ini adalah modal yang cukup memotivasi:p)
Dalam posting tentang preferensi, kesimpulan yang saya tarik adalah: sebelum orang dapat menjatuhkan pilihan tertentu, perlu ada preferensi terlebih dahulu. Jika ditelusuri terus ke belakang, dapat dikatakan bahwa preferensi mengharuskan adanya ”pengetahuan”, setidak-tidaknya terhadap dua aspek yang berbeda dari sebuah objek atau lebih. Lalu, pengetahuan itu sendiri kita peroleh dari pengalaman, pendidikan, pemikiran deduktif/induktif, indoktrinasi, dll.
Sayangnya--dan juga untungnya, ”pengetahuan” yang dibutuhkan tidak selalu tersedia. Kenyataan ini gampang diterima, sebab tidak ada manusia yang tahu segala hal. Dalam kondisi demikian, preferensi dipastikan tidak dapat terbentuk. Tambahan pula, karena ”pengetahuan” dapat berubah bersama waktu, maka demikian pula preferensi. Jadi dapat disimpulkan bahwa prefensi, dalam pemikiran ekonomi, sifatnya spesifik; dia mengacu pada pilihan-pilihan pada suatu titik waktu tertentu.
Saat orang tidak punya preferensi atau tidak berhasil ”mengerahkannya”, maka di saat itu ia tidak bisa mengambil satu pilihan tertentu. Ia akan netral, indifferent, atau semata-mata bingung. Pilihan yang mana yang akhirnya diambil, jika diambil, akan menghasilkan tingkat kepuasan—atau tingkat kekecewaan--yang sama. Jika orang tersebut lempar koin atau minta nasehat orang lain untuk menetapkan pilihannya, itu sah-sah saja. Tapi mengapa dan bagaimana orang menentukan kandungan pilihannya atau mengatasi dilemanya bukan urusan ekonom. Yang menjadi ”data” bagi ekonom adalah pilihan yang diambil orang tersebut, sebagaimana didemonstrasikan melalui pilihan yang akhirnya diambil olehnya.
Tingkat kepuasan (kekecewaan) ini subyektif dan tergantung pada skedul nilai seseorang. Skedul nilai tidak lain adalah skedul preferensi itu sendiri, fitur kompleks manusiawi yang menyatu dengan pusat semesta keberadaan seseorang, apapun itu namanya. Dalam contoh di RT kami, dalam skedul nilai saya pribadi, jalan beraspal saya tempatkan dalam urutan yang lebih tinggi daripada polisi tidur, tetapi saya tidak bisa menguantifikasi seberapa kali lebih besar nilai aspal dibandingkan dengan nilai polisi tidur. Saya juga tidak punya dasar untuk melakukan aproksimasi berapa nilai moneter kompensasi yang pas agar saya nrimo jalanan tanpa aspal (kalaupun ada yang mau membayar). Dari sini dapat disimpulkan satu ciri skedul nilai, tingkat kepuasan dalam sistem skedul nilai seseorang tidak bisa dikalkulasikan secara kardinal, dan tidak selalu bersifat numerikal, ataupun diubah secara obyektif menjadi numerikal, mis. dalam satuan moneter.
Pada titik ini, dalam perkembangan pemikiran ekonomi terdapat perbedaan mendasar seputar teori nilai/utilitas. Pandangan populer menerima subyektivitas tetapi menolak ketidak-bisaan-dalam-mengkuantifikasikannya. Dalam pandangan ini, semuanya (harus) dapat diukur; paling tidak diagregatkan. Milton Friedman, misalnya, pernah bilang bahwa salah satu tugas sains adalah untuk mengukur. Beberapa buku teks memperkenalkan istilah util untuk mengukur utilitas atau manfaat sebuah benda/jasa. Tapi gerangan apakah benda ini, hingga sekarang masih dicari.
Jika pemahaman saya terhadap ekonomi ini tepat, maka teori utilitas dan nilai yang subyektif ini sungguh amat penting sekali; mungkin yang terpenting setelah ilmu ini berhasil menyarikan hukum ekonomi terhadap suplai dan demand.
Anyways, sementara si-util hingga kini masih harus ditemukan, aplikasi ekonomi terus merambah ke mana-mana. Hampir tidak ada aspek kehidupan yang luput. Ilmu ekonomi sudah terlanjur dianggap, secara sembrono dan keliru saya kira, sebagai Ratu atau Dewa (atau Kerispatih atau Gigi) ilmu sosial. Dugaan saya, ini akibat tameng identitas atau pemodelan matematis, yang jika semakin rumit, akan dianggap semakin canggih. Tapi yang saya percaya, perambahan ekonomi ke semua bidang adalah hal wajar, sebab ekonomi pada hakikatnya adalah ilmu kajian tentang pilihan-pilihan manusia, yang berangkat dari satu aksioma universal bahwa manusia adalah makhluk yang bertindak secara sadar atas suatu pilihan tujuan.
Tapi, sebetulnya sejauh apa ilmu ini bisa memberi tilikan ataupun masukan yang memengaruhi pilihan atau preferensi manusia? Teori ekonomi apa yang bisa dipakai untuk mengobyektifkan keadaan bahwa warga di RT kami sebaiknya (tidak) memasang polisi tidur di dekat kompleks kami? Argumen ekonomis-ilmiah apa yang dapat disampaikan ekonom kepada seorang anak tetangga yang tidak suka makan mangga untuk mengubah preferensinya?
Jawabannya, cukup mengejutkan: hampir tidak ada. Sebab serupa dengan semua ilmu pengetahuan lain yang obyektif, pengetahuan ekonomi paling banter bertugas untuk mendeskripsikan hal-hal obyektif dan hubungan-hubungan serta konsekuensi-konsekuensi logis, terutama yang ”tidak terlihat” secara seketika atau dalam jangka pendek, dari atau terhadap satu dan lain hal. Ketika seorang ekonom mencoba menarik kesimpulan obyektif untuk sesuatu yang subyektif melalui argumen ekonomi, baik dengan bantuan ”modeling” ataupun metode ”saintistik”, maka hampir dapat dipastikan ia akan melakukannya secara tidak sah. Jika nalar ekonominya membuat sang ekonom bersikap pro terhadap polisi tidur dan menurutnya orang lain seharusnya juga demikian, ia tidak dapat mengubah yang ”is” menjadi ”ought”.
Subyektivitas nilai dan obyektivitas disiplin ekonomi adalah dua perkara berbeda. Barangkali, dengan keterbatasan disiplin ekonomi, hal pertama yang harus disampaikan seorang ekonom ketika terjadi benturan dua hal berbeda tersebut adalah menyampaikan apa yang tidak dapat dilakukannya. Jika ia melakukannya, ia berpeluang tergelincir ke dalam upaya moralizing secara implisit; maksudnya, ia mungkin tanpa disadarinya akan lebih menggunakan argumen moral daripada argumen ekonomi.
Pada titik ini, jika anda merasakan apa yang saya rasakan, ilmu ekonomi terasa ”dingin” sekali. Tidak dapatkah ilmu ekonomi memberi kita dasar pemikiran untuk menyampaikan suatu nasehat tentang hal-hal baik yang berterima secara umum dan obyektif? Bukankah pengetahuan dan pemahaman ekonomi menjadi bernilai tidak bagi ilmu itu sendiri, melainkan atas manfaatnya dalam membantu manusia menjawab kebutuhan-kebutuhan praktis?
Ekonomi tidak harus sedingin itu? OK. Di bagian selanjutnya saya akan coba bahas hal ini.
(Bersambung)
